Ketertiban umum 8 tertib hukum forex

Rancangan Penelitian Proses Pembentukan Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Strategi Pengembangan Ketertiban Umum I. Identifikasi Masalah Gagalnya pembangunan da Indonésia secara umum dan Jakarta secara khusus ini, setidaknya diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama. Dan menjadi sebab utama adalah tidak adanya arah kebijakan yang jelas dari pemerintah terhadap jalannya pembangunan nasional, sebaliknya pemerintah dengan mudah 8216menggantungkan diri8217 pada bantuan asing dangan begitu terhadap logika pembangunan yang diterapkan lembaga keuangan internasional yakni Banco Dunia dan FMI. Kedua. Pemerintah memilih melayani kepentingan borjuasi lokal dan mengutamakan penggemukan kelas elite dalam rangka memperluas sumber-sumber pajak baru. Ketiga. Pemerintah mengembangkan strategi baru yang hiper - pragmatis yakni pengkomersialisasian lahan-lahan yang ada, termasuk penggunaan ruang-ruang publik untuk kepentingan 8216bisnis8217, seperti bisnis propriedade, pembuatan jalan tol, yang cendrung menggusur kepentingan publik terutama mereka yang berada di lapisan bawah. Kemudian, untuk mengatasi permasalahan kota Jakarta tersebut, Pemerintahan Daerah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan yang selanjutnya dituangkan dalam Perda. Itu semua adalah untuk menciptakan Jakarta yang tertib, indah, aman, nyaman dan bersahabat tentunya. O programa Namun dari beberapa eang dilaksanakan, ternyata ada beberapa yang tidak menelelesaikan masalah kota Jakarta tersebut, namun justru malah menimbulkan persoalan baru. Pragmatisme pembangunan tersebut juga berdampak semakin menyempitnya lahan untuk pengadaan fasilitas social dan fasilitas umum karena dikalahkan untuk pengadaan lahan yang berinvestasi besar. II. Definição da agenda Kebijakan secara umum dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah untuk membentuk suatu rangkaian atau pola tindakan bertujuan yang diikuti oleh seorang atau sekelompok aktor dalam bergyan dengan suatu masalah atau suatu hal tertentu. Oleh karena itu Kebijakan publik dalam beberapa teori dapat diartikan sebagai Seperangkat keputusan yang saling berhubungan yang diambil oleh seorang atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan pemilihan tujuan dan sarana pencapaiannya dalam suatu situasi khusus dimana keputusan-keputusan itu seharusnya, secara prinsip, berada dalam kekuasaan para aktor Tersebut untuk pencapaiannya. Secara teoritis penyusunan suatu kebijakan publik dimana keterlibatan proses pembuatan kebijakan publik hanya berjalan antara pemerintah dan DPRD dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat luas tidak akan menjim efektivitas dari penerapan suatu kebijakan publik dan punya kecenderungan tinggi untuk melanggar rasa keadilan masyarakat. Terdapat beberapa pihak terkait yang dapat menjadi rujukan dalam perubahan kebijakan dalam memandang persoalan di seputar ketertiban umum yaitu perumus dan pembuat kebijakan, yaitu pemerintah provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, pelaksana kebijakan yang biasanya terdiri dari tiga pihak yaitu Dinas Sosial, Dinas Tramtib, dan Satpol PP, dan yang paling terpenting adalah objek dari kebijakan, yaitu masyarakat. Berdasarkan Renstra daerah DKI Jakarta maka Jakarta memiliki dua peran yaitu peran sebagai ibukota negara dan peran sebagai kota jasa. Dengan dua peran tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menjawab empat tantangan besar yaitu, tantangan sosial, tantangan ekonomi, tantangan sarana dan prasarana kota, tantangan pengelolaan tata pemerintahan. Untuk menjawab keempat tantangan ini maka dirumuskan Visi dan Misi dari DKI Jakarta. Visi dari DKI Jakarta dirumuskan dengan 8220Terwujudnya Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonésia yang manuscrito, efisien dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipatif, berakhlak, sejahtera, dan berbudaya, dalam lingkungan kehidupan yang aman dan Berkelanjutan8220 dan misi DKI Jakarta dirumuskan dalam 5 misi Yaitu (1) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektif, kompetitif dan terjangkau. (2).Mewujudkan pembangunan yang adil, ramah lingkungan dan berbasis partiipasi masyarakat (3) Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban kota (4) Melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan kota yang baik . Untuk menerjemahkan visi dan misi tersebut maka disusunlah Pokok Kebijakan Pembangunan Propinsi DKI Jakarta 2002-2007 yaitu (a) Menegakkan supremasi hukum, kepastian hukum dan budaya hukum (b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang lebih Berkualitas, profesional, transparan dan akuntabel (c) Meningkatkan pengelolaan keuangan, aset dan usaha daerah dalam rangka peningkatan kemandirian daerah (d). Mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui perbaikan infrastruktur dan akses sumber daya ekonomi, dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan (e) Mewujudkan dan memperkuat base ekonomi melalui penguatan jaringan produksi dan distribusi, peningkatan peranserta usaha mikro, UKM dan koperasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan daya Produzindo produk (f). Meningkatkan kemampuan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka wajib belajar 9 tahun, pemerataan pendidikan dan pemerataan layanan kesehatan (g) Meningkatkan pengendalian penduduk dan sumber daya tenaga kerja dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan produktivitas masyarakat (h) Memória de tradução mais recente Memória de arquivo mais recente Memória de tradução mais recente Memória de tradução mais recente Memória de tradução mais recente Memória de tradução mais recente Memória de tradução mais recente Memória de tradução de mais de 30 anos de idade, não disponível em português. Meningkatkan pengelolaan semental daya alam dan lingkungan hidup melalui perluasan ruang terbuka (i) Meningkatkan infrastruktur sosial dalam rangka pengendalian PMKS, penyalahgunaan narkoba dan tawuran pelajar Hijau, pengendalian produksi, pengendalian konsumsi dan pengendalian aktivitas yang kurang ramah lingkungan dan (k) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota dalam rangka peningkatan pelayanan dan daya dukung kota. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya kota Jakarta sebagai kota jasa, kota perdagangan dan kota pariwisata yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPRD Provinsi DKI Jakarta diarahkan pada peningkatan upaya untuk dapat menjamin tercapainya ketertiban umum tanpa menggunakan pola atau melakukan perumusan yang mempunyai kecenderungan tinggi untuk overkriminalisasi. Pola kebijakan yang dirumuskan dengan partisipasi masyarakat secara luas akan memperlancar proses legitimasi. Untuk memperjelas arah dan tujuan pembangunan Propinsi DKI Jakarta dalam 5 tahun ke depan, maka digunakan 2 (dua) pendekatan implementasi yang akan dilaksanakan, yaitu melalui pendekatan partisipatif yang berarti Mewujudkan masyarakat kota yang mandriã danôhtera melalui proses pemberdayaan, dengan mengedepankan prinsip demokratisasi, kesetaraan Dan keberpihakan pada masyarakat dan juga melalui pendekatan komprehensif, yaitu membentuk struktur ruang kota yang strategis sesuai kebutuhan dan kondisi wilayahkawasan, secara berkeadilan, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kedua pendekatan tersebut diimplementasikan secara sinergis, terintegrasi, bertahap dan berkesinambungan. Di dalam Pasal 40 Perda DKI 82007 diatur mengenai larangan untuk mengemis, tetapi juga melarang orang memberi uang atau barang kepada pengemis. Pasal 40 Perda DKI Jakarta 82007NOMOR 8 TAHUN 2006 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang. uma. Bahwa Pemerintah Kota memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat serta memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat b. Dalam rangka meningkatkan tata kehidupan Kota Bogor yang tertib, teratur, nyaman, tenteram, serta berdisiplin, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota, serta sarana dan prasarana kota berikut kelengkapannya c. Bahwa pengaturan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 01 Tahun 1990 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan de Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat Kota Bogor d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Ketertiban Umum Mengingat. 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara República Indonésia Nomor 3495) 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara República Indonésia Nomor 3039) 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara República Indonésia Nomor 3209) 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas e Angkutan Jalan (Lem Baran Negara Republik Indonésia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 3480) 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara República Indonésia Nomor 3501) 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 3694) 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 3851) 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 4235) 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2002 Nomor 134, Tamb Ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara República Indonésia Nomor 4377) 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara República Indonésia Nomor 4389) 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 4437) 14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara República Indonésia Nomor 4444) 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 3529) 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2003 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara República Indonésia Nomor 4276) 17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 4427) 18. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15M-DAGPER32006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran de Penjualan Dan Perizinan Minuman Beralkohol 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operação Penyidik ​​Pegawai Negeri Sipil Daerah 21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik ​​Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 5 Seri D ) 22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1 Seri C) 23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D) 24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 17 Seri E) 25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) 26 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 8 Seri E) 27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 8 Seri E) 28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 9 Seri E) 29. Peraturan Daerah Kota Bog Ou Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 6) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR Menetapkan. PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan. 1. Daerah adalah Kota Bogor 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Walikota adalah Walikota Bogor. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persoran komanditer, persinque lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi Dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organizasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 6. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis. Aman, tenteram lahir dan batin. 7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makluk escondido, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makluk hidup lain. 8. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam. 9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 10. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukan untuk pelizzian lingkungan sebagai salah satu sarana dan pengadaan taman kota. 11. Taman adalah lahan yang ditanami dengan bunga-bungaan dan pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah. 12. Trotoar adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah danatau pihak lain. 13. Sumber Air adalah wadah ar yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aqüífero, mata ar, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. 14. Minuman beralkohol adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat Dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol. 15. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau área yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, danatau penggunaan rokok. 16. Penyidik ​​Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Bagian Pertama Umum Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di daerah. Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi. uma. Tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya b. Tertib usaha tertentu c. Tertib lingkungan d. Tertib sungai, saluran air, dan suco ar e. Tertib penghuni bangunan PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2006 Ketertiban umum merupakan kebutuhan masyarakat umum yang harus diupayakan secara terus menerus demi mencapai derajat kenyamanan dan kehidupan yang layak, maka Pemerintah Kota dalam batas-batas kewenangan yang diberikan por Pemerintah Pusat perlu mengadakan pengaturan . Disamping hal di atas untuk mewujudkan fungsi pemerintah di dalam negara hukum yang demokratis yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh maka salah satu upaya yang akan dilakukan por Pemerintah Kota Bogor adalah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Dalam menyelenggarakan ketertiban dan kebersihan di Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor telah mempunyai Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 01 Tahun 1990 tentang Ketertiban, Kebersihan e Keindahan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor. Namun demikian, dengan perkembangan pemerintahan di daerah saat ini dan dinamika perubahan sosial kemasyarakatan yang pesat maka ketentuan dimaksud sudah tidak memadai lagi, sehingga dipandang perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Ketertiban Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1. cukup jelas Pasal 2. cukup jelas Pasal 3. cukup jelas Pasal 4. cukup jelas Pasal 5. cukup jelas Pasal 6. cukup jelas Ayat (1). Cukup jelas Ayat (2). Yang dimaksud dengan penertiban kegiatan usaha tertentu adalah suatu kegiatan penertiban terhadap tempat usaha di luar lokasi yang sudah ditentukan yang dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan dan pencemaran lingkungan, melaksanakan kegiatan usaha di luar izin yang diberikan. Pasal 8. cukup jelas Pasal 9. Yang dimaksud dengan gangguan ketertiban lingkungan adalah segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat. Huruf a. Cukup jelas Huruf b. Termasuk suara gaduh seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain. Huruf c. Termasuk kotoran lainnya adalah bangkai hewan Huruf d. Cukup jelas Huruf e. Cukup jelas